BANDUL pendulum kekuasaan politik di Amerika Latin memang mengarah kepada kaum hawa, itu terlihat dari terus bertambahnya perempuan berada di posisi puncak. Namun, tingkat keterwakilan perempuan di ranah politik ternyata tak kunjung seimbang dibandingkan kaum adam. Padahal, aturan yang menuntut kuota bagi politisi perempuan demi tercapainya kesetaraan gender di bidang politik telah direkomendasikan PBB sejak 1980-an.
Cile yang untuk kali pertama baru saja memilih presiden wanita, Michelle Bracelet, saat ini hanya menempatkan 15,8 persen wanita di majelis rendah dan 5,2 persen di senat. Padahal, separuh kementrian Bracelet diisi para wanita. (selengkapnya lihat grafis). Nasib serupa juga dialami Uruguay dan Brazil.
Argentina muncul sebagai pioner kawasan pada 1991 dengan menjadi negara pertama yang menstimulasi realisasi 30 persen kuota kandidat wanita dalam politik dan pemerintahan. Begitu juga dengan Ekuador yang mensejajarkan kuota kandidat pria dan wanita.
Keberhasilan dicapai Argentina karena menerapkan sistem daftar pemilihan tertutup dan menempatkan wanita dalam posisi utama di pemerintahan. Sebaliknya, Brazil gagal karena menggunakan pemilihan terbuka dan tak adanya sanksi nyata yang diterapkan.
Mengapa tingkat keterwakilan perempuan di politik masih terpuruk? Salah satu akar masalahnya adalah penyalahgunaan sistem kuota. Penyimpangan tersebut misalnya terjadi di Bolivia. Demi basa-basi memberi ruang lebih bagi politisi perempuan, seorang politisi pria berlaku curang. Dia menggunakan nama wanita demi meraih jabatan pada pemilihan kota 1999. Ketika akhirnya namanya berhasil meraup suara terbanyak, tanpa sungkan si ”perempuan palsu” itu mengambil jabatan tersebut.
Sedangkan di Republik Dominika, pelanggaran justru dilakukan kaum hawa sendiri. Demi memenuhi kuota, sejumlah perempuan maju dalam pemilihan pemerintahan. Namun, ketika menang, jabatan yang seharusnya diemban, justru mereka hibahkan kepada suami atau kerabat pria.
Ketidakadilan gender juga terjadi di Brazil. Clara Araujo peneliti dari Rio de Janeiro State University mengungkapkan perempuan masih tak memiliki kesempatan yang memadai dalam perpolitikan di Negeri Samba itu. Meski Brazil telah memperkenalkan sistem kuota pada 1998, namun tetap saja keberadaan wanita di parlemen amat sedikit. Hanya 14 persen kursi senator diisi oleh kaum hawa.
” Partai politik enggan untuk menerapkan keadilan gender. Apa yang biasa mereka lakukan adalah (hanya) untuk memenuhi persyaratan minimum aturan kuota, tetapi tidak lebih dari itu,” ujar Nélida Archenti, profesor Universitas Buenos Aires seperti dilansir IPS.
Ada lagi satu hambatan pada masyarakat Amerika Latin yakni mengakarnya patriarki dalam budaya politik Amerika Latin. Sebagian besar penduduk cenderung lebih mempercayai dan memilih kandidat pria sebagai anggota parlemen ataupun pemimpin dalam pemerintahan.
